KAJIAN MENGENAI PERIZINAN PERTAMBANGAN EKSPLORASI TIMAH DI PULAU BANGKA DIBANDINGKAN DENGAN UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam dan mineral, seperti minyak mentah, batu bara, tembaga, biji besi, timah, emas dan lainnya. Dengan kekayaan yang dimiliki Negara Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi terhadap sumber daya alam tersebut, sebagai salah satu jenis kegiatan eksplorasinya dengan cara melakukan kegiatan Pertambangan.Kegiatan Pertambangan pada prinsipnya harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan masa mendatang. Pengelolaan pertambangan selama ini lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar � besarnya, namun, dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Pengelolaan Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan, waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi yang sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelum penambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumber daya mineral pada umumnya didaerah pedalaman, maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal serta memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah Bagaimanakah tata cara permohonan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi Timah di Pulau Bangka dibandingkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia?, Bagaimana upaya penegakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung terhadap kegiatan penambangan timah liar yang terjadi di Pulau Bangka? Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah : Bahwa proses Tatacara pengajuan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi di Pulau Bangka dan UU No. 4 Tahun 2009 yaitu harus melengkapi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Serta adanya upaya penegakan hukum pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam menangani permasalahan pertambangan Liar di Pulau Bangka, menurut hasil pencarian data yang dilakukan penulis.

1.  UEU-Undergraduate-6422-COVER.pdf - 65 KB
2.  UEU-Undergraduate-6422-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 161 KB
3.  UEU-Undergraduate-6422-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 125 KB
4.  UEU-Undergraduate-6422-SURAT PERNYATANN.pdf - 136 KB
5.  UEU-Undergraduate-6422-KATA PENGANTAR.pdf - 42 KB
6.  UEU-Undergraduate-6422-ABSTRAK.pdf - 40 KB
7.  UEU-Undergraduate-6422-DAFTAR ISI.pdf - 41 KB
8.  UEU-Undergraduate-6422-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 50 KB
9.  UEU-Undergraduate-6422-BABI.pdf - 81 KB